KANALPUBLIK.COM, TANJUNG SELOR – Gubernur Kalimantan Utara, Zainal A. Paliwang, menegaskan pentingnya penyusunan program pembangunan yang terarah, realistis, dan selaras dengan prioritas daerah dalam Rapat Pembahasan Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kaltara Tahun 2027, Rabu (10/6).
Menurut Zainal, pembahasan RKPD menjadi momentum strategis untuk memastikan setiap program dan kegiatan yang dirancang benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat serta didukung oleh kemampuan fiskal daerah.
“Setiap program harus selaras dengan prioritas pembangunan dan mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujarnya.
Ia meminta seluruh perangkat daerah menyusun program dalam RKPD dan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2027 secara terarah agar mendukung pencapaian target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kaltara 2025–2029.
Zainal juga mengingatkan pentingnya koordinasi lintas perangkat daerah sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, sehingga seluruh usulan program dapat terintegrasi dan terakomodasi secara optimal.
Dalam forum tersebut, ia mendorong seluruh peserta untuk merumuskan langkah-langkah strategis menghadapi tantangan pembangunan ke depan, terutama di tengah keterbatasan fiskal daerah.
Secara nasional, tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2027 adalah “Akselerasi Pertumbuhan Berkualitas Melalui Peningkatan Produktivitas, Investasi dan Industri.” Tema ini menitikberatkan pada pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
Sejalan dengan itu, Pemerintah Provinsi Kaltara menetapkan tema pembangunan daerah tahun 2027, yakni pembangunan wilayah yang merata, penguatan sumber daya manusia berkarakter, serta peningkatan ekonomi bernilai tambah menuju Kaltara sebagai beranda depan NKRI yang makmur.
Zainal menegaskan, sinergi dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci agar program pembangunan berjalan efektif dan tepat sasaran.
Ia pun mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama mengawal pelaksanaan RKPD 2027 agar selaras dengan prioritas nasional dan mampu mendorong kesejahteraan masyarakat.
