KANALPUBLIK.COM,TANJUNG SELOR– Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) memperkuat komitmennya dalam mendukung Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dengan mendorong keterlibatan dunia usaha melalui program Corporate Social Responsibility (CSR). Langkah ini dinilai penting untuk memperluas perlindungan kesehatan masyarakat, khususnya yang berada di sekitar wilayah operasional perusahaan.
Komitmen tersebut disampaikan Gubernur Kaltara, Zainal Arifin Paliwang, saat menerima audiensi Deputi Direksi Wilayah VIII BPJS Kesehatan, dr. Herman Dinata Mihardja, bersama jajaran di ruang rapat kerja gubernur, Selasa (9/6).
Dalam pertemuan itu, Zainal menegaskan bahwa Program JKN merupakan instrumen strategis dalam menjamin akses layanan kesehatan yang adil dan merata bagi seluruh masyarakat. Karena itu, pemerintah daerah akan terus memperkuat sinergi dengan BPJS Kesehatan agar manfaat program dapat dirasakan secara optimal.
“Program JKN memiliki peran strategis dalam memberikan perlindungan kesehatan kepada masyarakat. Kami akan terus memperkuat koordinasi dan kolaborasi dengan BPJS Kesehatan agar manfaat program ini dapat dirasakan secara maksimal oleh masyarakat Kaltara,” ujar Zainal.
Salah satu langkah yang didorong Pemprov Kaltara adalah pelibatan perusahaan melalui program CSR untuk membiayai kepesertaan JKN bagi masyarakat di sekitar kawasan operasional mereka. Menurut Zainal, kontribusi sektor swasta dapat menjadi solusi dalam memperluas cakupan perlindungan kesehatan sekaligus mendukung pembangunan sosial di daerah.
Ia bahkan menginstruksikan perangkat daerah terkait untuk segera menyusun langkah teknis, termasuk merumuskan surat edaran yang mendorong perusahaan berpartisipasi dalam program tersebut.
“Perusahaan-perusahaan di Kaltara harus dilibatkan melalui program CSR, bagaimana masyarakat sekitarnya dapat didaftarkan dan ikut Program JKN. Ini bisa menjadi bentuk tanggung jawab sosial perusahaan yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” tegasnya.
Sementara itu, Deputi Direksi Wilayah VIII BPJS Kesehatan, dr. Herman Dinata Mihardja, mengapresiasi dukungan Pemprov Kaltara terhadap pelaksanaan Program JKN. Ia menyebut tingkat kepesertaan JKN di Kaltara telah mencapai lebih dari 100 persen berdasarkan data penduduk semester II tahun 2025, menjadikan provinsi termuda di Indonesia itu sebagai salah satu daerah dengan capaian kepesertaan terbaik.
“Dukungan dari pemerintah daerah sangat luar biasa, terutama dari sisi kepesertaan. Kepesertaan merupakan pintu masuk utama dalam pelaksanaan JKN, dan Kaltara telah menunjukkan capaian yang sangat baik,” kata Herman.
Menurutnya, keterlibatan perusahaan melalui dana CSR juga menjadi strategi yang efektif untuk meningkatkan jumlah peserta aktif sekaligus mengurangi masyarakat yang belum terlindungi jaminan kesehatan.
Selain membahas cakupan kepesertaan, pertemuan tersebut juga menyoroti peningkatan kualitas layanan kesehatan, penguatan koordinasi dengan fasilitas kesehatan, serta optimalisasi data peserta guna mendukung efektivitas pelaksanaan Program JKN di daerah.
Saat ini, tingkat keaktifan peserta JKN di Kaltara tercatat hampir 85 persen atau telah melampaui target nasional. Capaian tersebut menjadi modal penting bagi pemerintah daerah dan BPJS Kesehatan dalam memperluas akses layanan kesehatan yang berkualitas bagi masyarakat hingga ke wilayah terpencil di Kalimantan Utara.
(RW)
