KANALPUBLIK,COM, TANJUNG SELOR – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Republik Indonesia Jenderal Polisi (Purn.) Prof. Drs. H. Tito Karnavian, M.A., Ph.D., tiba di Kalimantan Utara (Kaltara), Selasa (6/10). Kunjungan kerja ini secara khusus menyasar kawasan perbatasan yang selama ini menjadi salah satu wilayah strategis sekaligus menghadapi tantangan pembangunan yang kompleks.
Mendagri tiba di Bandara Tanjung Harapan, Tanjung Selor, dan langsung disambut Gubernur Kaltara Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum., bersama Wakil Gubernur Ingkong Ala, S.E., M.Si., serta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kaltara.
Dari Tanjung Selor, Tito bersama Gubernur Kaltara melanjutkan perjalanan menuju Kabupaten Malinau menggunakan helikopter. Sejumlah agenda strategis telah disiapkan dalam kunjungan tersebut, termasuk rapat koordinasi dengan pemerintah daerah.
Tak berhenti di Malinau, Mendagri juga dijadwalkan meninjau langsung kawasan perbatasan di Kecamatan Krayan, Kabupaten Nunukan. Peninjauan lapangan ini menjadi bagian penting untuk melihat kondisi riil penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat di wilayah perbatasan.
Kunjungan Mendagri ke Kaltara bukan sekadar agenda seremonial. Kawasan perbatasan memiliki posisi strategis dalam menjaga kedaulatan negara, sekaligus menjadi wajah Indonesia yang berhadapan langsung dengan negara tetangga.
Karena itu, keberadaan pemerintah di kawasan perbatasan tidak cukup hanya melalui kebijakan dari pusat. Konektivitas, pelayanan publik, infrastruktur, ekonomi masyarakat, hingga efektivitas pemerintahan daerah menjadi persoalan yang membutuhkan perhatian dan koordinasi lintas tingkatan pemerintahan.
Bagi Kaltara, kunjungan ini menjadi momentum untuk menyampaikan langsung berbagai kebutuhan daerah kepada pemerintah pusat. Terlebih, sejumlah wilayah perbatasan Kaltara memiliki kondisi geografis yang sulit dan akses yang masih menjadi tantangan utama dalam mempercepat pemerataan pembangunan.
Dengan turun langsung ke wilayah perbatasan, pemerintah pusat diharapkan dapat memperoleh gambaran yang lebih utuh mengenai kondisi lapangan sekaligus memastikan kebijakan pembangunan tidak berhenti di atas kertas.
Kunjungan kerja Mendagri tersebut sekaligus menegaskan pentingnya sinergi pusat dan daerah dalam membangun kawasan perbatasan—bukan hanya sebagai halaman depan negara, tetapi juga sebagai wilayah yang harus merasakan secara nyata kehadiran negara.
Reporter : rw
