KANALPUBLIK.COM, TANJUNG SELOR – Sekretaris Provinsi (Sekprov) Kalimantan Utara, H. Denny Harianto, S.E., M.M., menginstruksikan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) memfokuskan anggaran pada program-program prioritas yang memberikan dampak langsung kepada masyarakat di tengah tantangan fiskal daerah.
Instruksi tersebut disampaikan saat membuka Rapat Koordinasi Pengendalian (Rakordal) Pelaksanaan Pembangunan Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2026 di Ruang Serbaguna Gedung Gabungan Dinas, Rabu (5/8).
Dalam arahannya, Denny menegaskan Rakordal bukan sekadar forum membahas realisasi anggaran, melainkan momentum untuk mengevaluasi capaian pembangunan, mengidentifikasi berbagai kendala, sekaligus merumuskan langkah percepatan pelaksanaan program pemerintah daerah.
“Kita berkumpul untuk melihat secara objektif sejauh mana target capaian program kerja, hambatan utama, dan penyelesaiannya di tengah kondisi fiskal daerah saat ini,” ujarnya.
Menghadapi keterbatasan anggaran, Denny meminta seluruh OPD melakukan efisiensi terhadap belanja operasional yang tidak menjadi prioritas. Belanja perjalanan dinas, kegiatan seremonial, serta pengadaan barang dan jasa yang tidak berkaitan langsung dengan indikator kinerja utama diminta untuk ditekan.
Sebaliknya, alokasi anggaran diarahkan pada program strategis yang menyentuh kebutuhan masyarakat, seperti percepatan penurunan stunting, penanggulangan kemiskinan ekstrem, peningkatan kualitas pendidikan, penguatan layanan kesehatan, serta pembangunan infrastruktur dasar.
Sekprov juga menekankan pentingnya penerapan prinsip value for money dalam pengelolaan keuangan daerah. Menurutnya, setiap rupiah yang dibelanjakan harus menghasilkan manfaat nyata dan kinerja yang terukur.
“Hentikan program yang sifatnya hanya mengulang rutinitas dan tanpa memberi nilai tambah bagi publik,” tegasnya.
Untuk memastikan pelaksanaan pembangunan berjalan sesuai target, Denny meminta Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida), Inspektorat, serta Biro Administrasi Pembangunan memperkuat fungsi pengendalian, evaluasi, dan pengawasan terhadap seluruh program pembangunan.
Ia juga menginstruksikan seluruh kepala perangkat daerah agar responsif terhadap hasil evaluasi, melakukan mitigasi risiko sejak dini terhadap kegiatan yang berpotensi mengalami keterlambatan, serta mulai menjajaki alternatif pembiayaan di luar APBD.
Sumber pendanaan tersebut antara lain melalui pendanaan iklim, program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), maupun dukungan dari kementerian dan lembaga pemerintah pusat.
Menutup arahannya, Denny optimistis tantangan fiskal yang dihadapi Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dapat diatasi melalui penghematan yang disiplin, perencanaan yang tepat, serta pengawasan yang kuat sehingga pembangunan tetap berjalan efektif, berkualitas, dan mampu meningkatkan daya saing daerah.
