KANALPUBLIK.COM, TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) terus memperkuat tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan berorientasi pada hasil. Salah satu langkah yang dilakukan yakni meningkatkan kapasitas evaluator internal melalui Bimbingan Teknis (Bimtek) Evaluator Internal Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) se-Kalimantan Utara Tahun 2026.
Kegiatan yang berlangsung di Ballroom Hotel Luminor, Tanjung Selor, Kamis (11/6/2026), dibuka langsung oleh Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara, H. Denny Harianto, S.E., M.M.
Dalam sambutannya, Denny menegaskan bahwa evaluasi AKIP memiliki peran strategis dalam memastikan setiap program dan kegiatan pemerintah berjalan efektif, tepat sasaran, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Menurutnya, di tengah meningkatnya tuntutan publik terhadap kualitas pelayanan dan tata kelola pemerintahan, evaluasi kinerja tidak lagi dapat dipandang sebagai rutinitas administratif semata.
“Evaluasi AKIP bukan sekadar kegiatan rutin tahunan yang bersifat administratif. Ini merupakan instrumen penting untuk memastikan setiap program pemerintah benar-benar memberikan manfaat yang dirasakan langsung oleh masyarakat,” ujar Denny.
Ia menjelaskan, masyarakat saat ini menuntut penyelenggaraan pemerintahan yang lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Karena itu, setiap perangkat daerah dituntut mampu menunjukkan capaian kinerja yang terukur dan berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.
Dalam konteks tersebut, evaluator internal AKIP memiliki posisi penting sebagai penggerak perbaikan organisasi. Melalui evaluasi yang objektif dan berbasis data, para evaluator diharapkan mampu memberikan rekomendasi yang konstruktif guna meningkatkan kualitas kinerja instansi pemerintah.
Denny menilai peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui bimtek menjadi langkah penting agar para evaluator memahami perkembangan kebijakan, metodologi, instrumen, serta teknik evaluasi terbaru yang diterapkan pemerintah pusat.
“Evaluator internal harus mampu menghasilkan penilaian yang objektif dan berkualitas sehingga dapat menjadi dasar perbaikan kinerja organisasi secara berkelanjutan,” katanya.
Atas terselenggaranya kegiatan tersebut, Denny menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) serta Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Kalimantan Utara yang telah mendukung penguatan kapasitas evaluator internal di daerah.
Lebih lanjut, ia mengajak seluruh pemerintah kabupaten dan kota di Kalimantan Utara untuk terus memperkuat sinergi dalam pelaksanaan evaluasi AKIP guna mendorong peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan secara menyeluruh.
“Melalui forum ini saya berharap terbangun kesamaan persepsi, peningkatan kapasitas, dan penyamaan langkah dalam pelaksanaan evaluasi AKIP sehingga kualitas akuntabilitas kinerja di Kalimantan Utara terus meningkat dari tahun ke tahun,” pungkasnya.
Bimtek Evaluator Internal AKIP ini menjadi bagian dari upaya berkelanjutan Pemprov Kaltara dalam mendorong reformasi birokrasi, memperkuat budaya kinerja, serta memastikan setiap kebijakan dan program pemerintah memberikan hasil yang optimal bagi masyarakat.
