KANALPUBLIK.COM, MALINAU – Pemerintah Kabupaten Malinau, Kalimantan Utara, memperkuat upaya pencegahan stunting dan tuberkulosis (TBC) dengan mendorong peningkatan kunjungan balita ke Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu).
Langkah tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi Optimalisasi Penggerakan dan Peningkatan Capaian Kunjungan Balita ke Posyandu yang digelar di Ruang Rapat Intulun, Pemda Malinau, Kamis (3/9/2026) pagi.
Sekretaris Daerah Kabupaten Malinau, Dr. Ernes Silvanus, S.Pi., M.M., M.H., didampingi Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Drs. H. Kamran Daik, M.Si., serta Asisten Administrasi Umum Francis, S.Pd., M.Pd., menegaskan pentingnya keterlibatan seluruh unsur masyarakat dalam meningkatkan cakupan kunjungan balita ke Posyandu.
Rapat tersebut merupakan tindak lanjut dari hasil rapat koordinasi penanganan stunting dan TBC selama dua hari di wilayah pilot project. Kegiatan juga melibatkan sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD), camat se-Kabupaten Malinau, serta lembaga terkait.
Ernes mengatakan, keluarga memiliki peran penting dalam memastikan balita mendapatkan pemantauan kesehatan secara rutin melalui Posyandu. Karena itu, upaya meningkatkan kunjungan tidak dapat hanya dibebankan kepada kader kesehatan.
Menurut dia, sinergi antara camat, kepala desa, ketua RT, kader Posyandu, puskesmas, hingga guru diperlukan untuk menggerakkan masyarakat.
“Data harus by name by address. Kita petakan RT mana yang paling banyak balitanya, lalu keroyok bersama. Kalau kita kerja dengan pola seperti ini, target 85 persen kunjungan balita bisa tercapai,” tegas Ernes.
Ia juga menekankan pentingnya menggeser orientasi pelayanan kesehatan dari penanganan penyakit menjadi pencegahan. Posyandu dinilai menjadi salah satu instrumen penting untuk mendeteksi lebih awal persoalan kesehatan dan tumbuh kembang anak.
“Rumah sakit seharusnya tidak bangga dengan banyaknya pasien sakit. Pelayanan preventif melalui Posyandu harus menjadi prioritas agar derajat kesehatan masyarakat meningkat,” ujarnya.
Sebagai bagian dari strategi peningkatan cakupan layanan, Pemkab Malinau akan menggelar gerakan penimbangan balita secara serentak pada 3 November 2026, bertepatan menjelang peringatan Hari Kesehatan Nasional.
Sementara itu, sepanjang September dan Oktober 2026, camat bersama puskesmas diminta melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap data kunjungan balita di wilayah masing-masing.
Ernes memastikan pemerintah daerah juga memberikan dukungan penganggaran terhadap berbagai program kesehatan, termasuk penanganan stunting, TBC, dan penguatan literasi.
Ia meminta keterbatasan sarana dan prasarana tidak menjadi alasan bagi perangkat daerah dan masyarakat untuk berhenti melakukan inovasi dalam pelayanan kesehatan.
“Ini soal masa depan anak-anak kita. Jangan sampai kita hanya kejar prestasi data, tapi faktanya anak kita tetap stunting. Mari kita kerja serius dan tuntas,” pungkasnya.
