Pemkab Bulungan Petakan Kekurangan 588 Guru, Pengisian Formasi Diarahkan Lewat CPNS

Bupati Bulungan Syarwani bersama Sekretaris Daerah Risdianto serta jajaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud), Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), dan perangkat daerah terkait di Aula Disdikbud Bulungan, Rabu (23/9/2026).

KANALPUBLIK.COM, BULUNGAN — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bulungan, Kalimantan Utara, masih menghadapi kekurangan tenaga pendidik. Berdasarkan hasil pemetaan pemerintah daerah, kebutuhan guru di Bulungan mencapai sekitar 588 orang.

Persoalan tersebut dibahas Bupati Bulungan Syarwani bersama Sekretaris Daerah Risdianto serta jajaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud), Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), dan perangkat daerah terkait di Aula Disdikbud Bulungan, Rabu (23/9/2026).

Pembahasan difokuskan pada strategi pemenuhan tenaga pendidik sesuai kebutuhan masing-masing jenjang pendidikan, mata pelajaran, karakteristik satuan pendidikan hingga kondisi geografis.

Wilayah hulu Sungai Kayan menjadi salah satu perhatian pemerintah daerah mengingat tantangan geografis yang turut memengaruhi distribusi tenaga pendidik.

Bupati Bulungan Syarwani menekankan pentingnya sinkronisasi data antara Disdikbud dan BKPSDM. Menurutnya, data yang akurat diperlukan untuk memastikan jumlah guru eksisting, termasuk tenaga PPPK, serta kebutuhan riil di setiap sekolah.

“Data yang presisi menjadi dasar utama Pemkab Bulungan dalam mengusulkan formasi ke pemerintah pusat,” ujar Syarwani.

Ia menjelaskan, pola pemenuhan kebutuhan tenaga guru ke depan akan menyesuaikan kebijakan pemerintah pusat. Syarwani menyebut pengisian kebutuhan tenaga pendidik akan diarahkan melalui jalur seleksi CPNS sesuai ketentuan yang berlaku.

“Apapun pola yang diterapkan nanti untuk mengatasi kekurangan tenaga pengajar, kita pastikan bermuara pada mekanisme tes CPNS. Pemkab Bulungan terus memetakan kebutuhan riil di lapangan, terutama untuk formasi vital seperti guru agama,” katanya.

Selain kebutuhan guru mata pelajaran, Pemkab Bulungan turut membahas kebutuhan tenaga Tata Usaha (TU) serta potensi bertambahnya kekurangan guru akibat adanya tenaga pendidik yang memasuki masa pensiun.

Pembahasan juga mencakup penyesuaian porsi belanja pegawai dalam APBD agar tetap proporsional dengan kemampuan keuangan daerah.

Di tengah keterbatasan jumlah personel dan penyesuaian terhadap regulasi pemerintah pusat, Syarwani meminta Disdikbud memastikan kegiatan belajar-mengajar di seluruh sekolah tetap berlangsung optimal.

“Saya berpesan kepada Disdikbud, di tengah berbagai dinamika yang ada di sekolah maupun kecamatan, pastikan proses belajar-mengajar tetap berjalan optimal dengan memaksimalkan potensi tenaga yang ada, sambil kita menunggu regulasi terbaru dari pemerintah pusat,” tegasnya.

Pemkab Bulungan selanjutnya akan terus melakukan pemetaan dan rekonsiliasi kebutuhan tenaga pendidik sebagai bahan penyusunan usulan formasi kepada pemerintah pusat.

Pos terkait