TPP ASN Malinau Dipastikan Tetap Aman, Sekda Ernes : Tidak Ada Pemotongan Hingga 2027

COKOLIAT.COM, MALINAU – Pemerintah Kabupaten Malinau memastikan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi ASN tetap aman, di tengah tren penurunan APBD nasional yang memicu kekhawatiran di berbagai daerah.

Penegasan itu disampaikan Sekretaris Daerah Malinau, Dr. Ernes Silvanus, saat memimpin apel gabungan Korpri, Senin (17/11/2025).

Sekda mengakui isu pengetatan anggaran di tingkat nasional sempat menimbulkan kekhawatiran di beberapa daerah, terutama terkait potensi pengurangan TPP.

Namun menurutnya, Malinau telah melakukan kajian teknis untuk memastikan kebijakan tersebut tetap dipertahankan.

Bacaan Lainnya

“TPP ini dirasakan banyak orang. Kami sudah hitung, kami sudah simulasikan. TPP tetap tidak berubah. Yang ada hanya penyesuaian sistem untuk mengamankan kebijakan ini,” tegas Ernes.

Sekda menjelaskan bahwa pemerintah daerah telah mengumpulkan dan menganalisis data belanja selama lima tahun terakhir termasuk perjalanan dinas, konsumsi, ATK, hingga BBM sebagai dasar menjaga stabilitas TPP tanpa menambah beban fiskal daerah.

Menurutnya, langkah ini penting karena penurunan anggaran nasional tidak bisa dihindari, namun efeknya terhadap kesejahteraan ASN masih dapat dikendalikan.

“Kalau mau gampang, ya potong saja TPP. Itu mudah. Tapi bukan itu pilihan kita,” jelasnya.

Ia berharap skema ini bisa dipertahankan setidaknya hingga 2027.

Ernes menyampaikan bahwa sinyal mengenai penyesuaian sistem sudah diberikan kepada para sekretaris dinas.

Penyesuaian yang dimaksud bukan pemotongan nilai, melainkan penyelarasan administrasi untuk menjaga kebijakan tetap aman dalam situasi fiskal yang tidak stabil.

Ia mengingatkan bahwa Malinau pernah mengalami penurunan TPP pada 2015 ketika APBD juga turun signifikan. Pengalaman itu menjadi acuan agar kebijakan serupa tidak terulang.

Sekda mengajak ASN tetap mendukung upaya pemerintah daerah menjaga keseimbangan fiskal sekaligus memastikan kebijakan yang menyentuh kesejahteraan pegawai dapat dipertahankan.

“Kita semua ingin kebijakan ini berlanjut dan memberi manfaat bagi pegawai dan keluarga. Karena itu, stabilitas anggaran harus kita jaga bersama,” pungkasnya.(Ck12).

Pos terkait