KANALPUBLIK.COM,TANJUNG SELOR– Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) kembali meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025. Capaian ini menjadi opini WTP ke-12 yang berhasil dipertahankan Pemprov Kaltara.
Opini tersebut diterima langsung Gubernur Kaltara, Zainal A. Paliwang, dalam agenda Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI di Gedung DPRD Kalimantan Utara, Senin (8/6).
Gubernur Zainal mengungkapkan rasa syukur atas capaian tersebut. Menurutnya, opini WTP menjadi bukti bahwa pengelolaan keuangan daerah telah berjalan sesuai prinsip transparansi dan akuntabilitas.
“Alhamdulillah, capaian ini patut disyukuri. Namun hasil pemeriksaan ini juga menjadi bahan evaluasi untuk terus menyempurnakan tata kelola serta meningkatkan kualitas pertanggungjawaban keuangan daerah,” ujarnya.
Ia menegaskan, opini WTP bukan sekadar penghargaan, melainkan instrumen penting dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.
Zainal turut menyampaikan apresiasi kepada BPK RI, DPRD Kaltara, dan seluruh perangkat daerah atas sinergi yang terjalin selama proses pemeriksaan berlangsung.
Menurutnya, BPK tidak hanya berperan sebagai auditor, tetapi juga mitra strategis pemerintah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.
Sebagai tindak lanjut, Pemprov Kaltara berkomitmen menindaklanjuti seluruh rekomendasi yang diberikan BPK sesuai ketentuan yang berlaku.
“Setiap rekomendasi akan kami tindak lanjuti dengan penuh tanggung jawab demi meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah dan kepercayaan masyarakat,” pungkasnya. (dkisp)
