KANALPUBLIK.COM,JAKARTA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) terus memperkuat sektor ekonomi kerakyatan melalui pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Komitmen tersebut ditunjukkan melalui pertemuan strategis antara Gubernur Kaltara, Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum., dan Wakil Menteri UMKM RI, Helvi Yuni Moraza di Jakarta, Senin (22/6).
Dalam pertemuan yang berlangsung di Kantor Kementerian UMKM RI tersebut, Gubernur Zainal didampingi Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan H. Sapi’i, S.T., M.A.P., Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kaltara Edy Suharto, S.Sos., M.T., serta Kepala Dinas Pariwisata Kaltara Dr. Njau Anau, S.Pd., M.Si. Turut hadir Anggota Komisi VII DPR RI, Rahmawati.
Pada kesempatan itu, Gubernur Zainal di dampingi Anggota Komisi VII DPR RI Rahmawati memaparkan kondisi UMKM di Kalimantan Utara yang saat ini mencapai 51.840 unit usaha dengan kontribusi terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sebesar 5,51 persen per tahun.
Meski menunjukkan tren pertumbuhan positif, menurutnya sektor UMKM di Kaltara masih menghadapi sejumlah tantangan, di antaranya rendahnya daya saing produk, keterbatasan akses pembiayaan dan pasar, serta minimnya infrastruktur pendukung dan hilirisasi produk.
“Kami memetakan beberapa isu strategis yang perlu mendapat dukungan bersama agar UMKM Kaltara mampu berkembang lebih cepat,” ujar Gubernur Zainal.
Sebagai langkah konkret, Pemprov Kaltara mengusulkan dukungan anggaran kepada Kementerian UMKM RI untuk mendanai sembilan program prioritas, yakni sertifikasi halal, pelatihan kewirausahaan, business matching dengan perbankan dan lembaga keuangan, bantuan alat produksi, fasilitasi pendamping UMKM, pembangunan Plaza UMKM, fasilitasi promosi UMKM, penguatan Rumah Kemasan, serta fasilitasi Galeri Dekranasda.
Melalui implementasi program tersebut, Pemprov Kaltara menargetkan terciptanya UMKM yang lebih berdaya saing, mandiri, dan berkelanjutan. Pemerintah daerah memproyeksikan program tersebut berpotensi menghasilkan tambahan aktivitas ekonomi hingga Rp102 miliar per tahun.
Selain itu, program penguatan UMKM ini ditargetkan mampu menciptakan 500 hingga 1.000 lapangan kerja baru, melahirkan 50 produk unggulan berorientasi ekspor, menghasilkan 240 sertifikasi halal baru, 200 kekayaan intelektual (KI) baru, serta mendorong 1.000 UMKM naik kelas dan 300 UMKM menembus pasar modern maupun digital.
Untuk mendukung realisasi program tersebut, Pemprov Kaltara telah menyiapkan berbagai komitmen, mulai dari regulasi pendukung, penyediaan data UMKM, kesiapan bangunan Rumah Kemasan, hingga penyediaan lahan strategis di Hutan Kota Bundahayati untuk pembangunan Plaza UMKM.
Menanggapi usulan tersebut, Wakil Menteri UMKM RI, Helvi Yuni Moraza, menyampaikan apresiasi dan memberikan respons positif terhadap sembilan program prioritas yang diajukan Pemprov Kaltara. Sebagai tindak lanjut, Kementerian UMKM RI berencana melakukan kunjungan kerja ke Kalimantan Utara pada Juli mendatang.
Pertemuan ini diharapkan semakin memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam membangun fondasi ekonomi kerakyatan yang kokoh melalui penguatan sektor UMKM di Bumi Benuanta.
