KANALPUBLIK.COM, MAKASSAR – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum., menegaskan bahwa digitalisasi tata kelola pemerintahan harus mampu memperkuat transparansi, meningkatkan efisiensi, dan mencegah kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Penegasan itu disampaikan Zainal saat menjadi penguji eksternal dalam Sidang Promosi Doktor di Universitas Hasanuddin (Unhas), Makassar, Kamis (15/10/2026).
Sidang terbuka yang berlangsung di Aula Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Unhas tersebut membahas disertasi berjudul “Digital Governance dalam Tata Kelola Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar”.
Dalam pengujian tersebut, Zainal mendalami metodologi, temuan penelitian, serta kebaruan kajian mengenai penerapan tata kelola pemerintahan digital dalam pengelolaan PAD.
Menurutnya, transformasi digital tidak boleh berhenti pada perubahan layanan administrasi dari sistem manual menjadi elektronik. Lebih dari itu, teknologi harus memberikan dampak nyata terhadap pengawasan pendapatan, efektivitas pemungutan pajak dan retribusi, serta akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
“Pengawasan dan tata kelola pendapatan berbasis digital adalah kebutuhan mutlak era sekarang. Gagasan ilmiah seperti ini sangat dibutuhkan untuk memperkuat transparansi serta efisiensi pendapatan daerah. Kunci utamanya terletak pada integrasi data, keamanan sistem, serta kesiapan regulasi yang adaptif,” ujar Zainal.
Ia menilai, integrasi data menjadi salah satu faktor penting dalam membangun sistem pengelolaan PAD yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Sistem yang terintegrasi diharapkan memudahkan pengawasan sekaligus meminimalkan celah penyimpangan dalam proses pemungutan pendapatan daerah.
Selain aspek pengawasan, Zainal menekankan pentingnya kemudahan akses bagi masyarakat sebagai wajib pajak. Sistem digital harus dirancang agar mudah digunakan, sehingga pelayanan menjadi lebih efektif dan kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan dapat didukung dengan lebih baik.
Keterlibatan Zainal sebagai penguji eksternal juga menjadi bagian dari upaya menghubungkan kajian akademik dengan kebutuhan nyata penyelenggaraan pemerintahan.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara memandang penelitian ilmiah sebagai salah satu sumber masukan dalam merumuskan kebijakan publik, termasuk untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan mengoptimalkan pendapatan daerah.
Kajian mengenai digital governance dinilai relevan di tengah kebutuhan pemerintah daerah untuk membangun sistem pengelolaan pendapatan yang efisien, transparan, dan akuntabel.
Melalui forum akademik tersebut, Pemprov Kaltara dan Unhas diharapkan memiliki peluang untuk memperkuat kerja sama di bidang pendidikan, penelitian, pengembangan sumber daya manusia, serta perumusan kebijakan publik.
Penguatan tata kelola PAD berbasis digital diharapkan tidak hanya meningkatkan kinerja administrasi pemerintahan, tetapi juga mendukung pengelolaan keuangan daerah yang lebih terbuka dan bertanggung jawab.
Reporter : rw
