KANALPUBLIK.COM, MALINAU — Bupati Malinau Wempi W. Mawa menegaskan pembangunan infrastruktur di kawasan perbatasan Malinau-Nunukan bukan sekadar persoalan membuka akses transportasi. Menurutnya, pembangunan jalan merupakan bagian dari upaya memastikan kehadiran negara sekaligus menjaga nasionalisme masyarakat di wilayah perbatasan.
Pernyataan itu disampaikan Wempi saat menanggapi wacana pembangunan akses jalan di kawasan perbatasan Malinau-Nunukan yang kembali menjadi perhatian setelah adanya koordinasi pemerintah daerah dengan pemerintah pusat, termasuk tindak lanjut kunjungan Menteri Pertahanan (Menhan) ke Malinau.
Wempi mengatakan masyarakat yang tinggal di wilayah pedalaman dan perbatasan memiliki hak yang sama untuk merasakan pembangunan. Kehadiran negara, kata dia, tidak cukup hanya ditunjukkan melalui aspek pertahanan, tetapi juga melalui jalan, pelayanan kesehatan, pendidikan, hingga akses ekonomi.
“Bagaimana memberi akses pembangunan yang merata, yang adil. Sehingga masyarakat kita rasa nasionalisnya tetap terjaga terhadap bangsa ini, Ibu Pertiwi,” ujar Wempi.
Menurut Wempi, pembangunan jalan perbatasan memiliki dampak yang jauh lebih luas daripada sekadar memperlancar mobilitas warga. Infrastruktur tersebut berkaitan dengan distribusi bahan bakar minyak (BBM), logistik, aktivitas ekonomi, ketahanan pangan hingga kepentingan pertahanan negara.
Ia menilai keterbatasan akses selama ini menjadi salah satu tantangan yang dihadapi masyarakat di wilayah pedalaman dan perbatasan. Karena itu, pembangunan infrastruktur harus diarahkan untuk memperpendek kesenjangan antara masyarakat di wilayah perbatasan dengan daerah lain.
“Di sana ada masyarakat yang hari ini membutuhkan kehadiran negara. Dan itu sudah sangat lama dimimpikan oleh rakyat kita. Rakyat yang sampai hari ini merah putih,” katanya.
Wempi menyadari pembangunan akses jalan di kawasan perbatasan membutuhkan anggaran besar dan tidak dapat dilakukan dalam waktu singkat. Karena itu, ia mendorong agar pembangunan dilakukan secara bertahap sesuai kemampuan keuangan negara dan kebijakan pemerintah pusat.
Menurutnya, yang terpenting adalah adanya komitmen dan kesinambungan pembangunan sehingga akses masyarakat menuju pusat pelayanan dan perekonomian dapat semakin terbuka.
Ia juga mendorong koordinasi lintas kementerian dan lembaga agar berbagai persoalan yang selama ini menghambat pembangunan di kawasan perbatasan dapat diselesaikan secara bersama-sama.
“Karena yang mau kita bangun ini kepentingan negara sekali lagi. Di sana ada masyarakat yang hari ini membutuhkan kehadiran negara,” tegasnya.
Wempi menambahkan, kawasan perbatasan Malinau-Nunukan memiliki posisi strategis karena berkaitan dengan konektivitas antardaerah sekaligus wilayah yang berbatasan langsung dengan Malaysia.
Pembangunan jalan di kawasan tersebut, kata dia, diharapkan tidak hanya meningkatkan mobilitas masyarakat dan distribusi barang, tetapi juga memperkuat keterhubungan wilayah perbatasan dengan pusat pelayanan, perdagangan, dan perekonomian.
Ia berharap pembangunan infrastruktur yang semakin baik dapat memberikan rasa keadilan bagi masyarakat pedalaman dan perbatasan.
“Yang paling penting, masyarakat di perbatasan harus merasakan bahwa negara hadir dan pembangunan nasional benar-benar sampai kepada mereka,” ujar Wempi.
Reporter : rw
