KANALPUBLIK.COM, MAHAKAM ULU – Wakil Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Ingkong Ala, S.E., M.Si., meninjau langsung kondisi ruas jalan perbatasan Kalimantan Timur (Kaltim)–Kaltara di Kilometer (KM) 95, Kamis (2/7).
Peninjauan dilakukan untuk memastikan kondisi infrastruktur yang selama ini menjadi jalur utama penghubung masyarakat di kawasan perbatasan.
Perjalanan menuju lokasi tidaklah mudah.
Selama hampir sembilan jam, rombongan harus melewati jalan berlumpur, tanjakan curam, hingga ruas jalan yang mengalami kerusakan parah. Kendaraan bahkan beberapa kali terjebak di kubangan lumpur dan harus saling ditarik agar dapat melanjutkan perjalanan.
Dalam kunjungan tersebut, Wagub Ingkong bersama rombongan menyusuri ruas jalan milik PT Adindo hingga mencapai titik yang dikenal sebagai salah satu medan terberat di jalur perbatasan.
Menurut Ingkong, kondisi jalan yang rusak menjadi tantangan besar bagi masyarakat dan pelaku usaha karena menghambat mobilitas orang maupun distribusi barang. Oleh karena itu, peningkatan kualitas infrastruktur jalan menjadi prioritas untuk memperlancar konektivitas, menekan biaya logistik, dan mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah perbatasan.
“Hasil tinjauan lapangan ini akan menjadi bahan evaluasi Pemprov Kaltara untuk berkoordinasi dengan pemerintah pusat, Pemprov Kaltim, dan pihak perusahaan terkait perbaikan infrastruktur jalan perbatasan,” ujar Ingkong.
Ia berharap peninjauan tersebut menjadi langkah awal dalam mempercepat pembangunan dan perbaikan akses jalan yang menghubungkan Kaltara dan Kaltim sehingga masyarakat tidak lagi menghadapi kesulitan transportasi yang selama ini menghambat aktivitas ekonomi.
“Saya berharap ini menjadi langkah awal percepatan pembangunan perbaikan jalan akses perbatasan, agar konektivitas Kaltara-Kaltim semakin lancar dan tidak lagi menjadi kendala ekonomi masyarakat setempat,” katanya.
Pemerintah Provinsi Kaltara menegaskan komitmennya untuk terus mengawal peningkatan konektivitas di kawasan perbatasan melalui sinergi dengan pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Kaltim, serta pihak perusahaan. Upaya tersebut diharapkan mampu mewujudkan pemerataan pembangunan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan.
