COKOLIAT.COM, MALINAU – Wakil Bupati Malinau, Jakaria, S.E., M.Si., menegaskan pentingnya kolaborasi lintas instansi untuk mengoptimalkan pemanfaatan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Long Nawang.
Hal ini disampaikannya saat membuka Kegiatan Konfirmasi dan Koordinasi Pemutakhiran serta Pengukuran Kinerja Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) di ruang Laga Feratu, Senin (3/11/2025).
Kegiatan yang digelar oleh Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) bersama Pemerintah Kabupaten Malinau ini bertujuan menyamakan persepsi dan memperkuat koordinasi antara pusat dan daerah dalam pengelolaan kawasan perbatasan, terutama di wilayah yang berbatasan langsung dengan Malaysia.
Dalam sambutannya, Wabup Jakaria menyoroti kondisi PLBN Long Nawang yang telah berdiri namun belum dimanfaatkan secara maksimal.
Ia menyebut kegiatan ini menjadi langkah strategis untuk memastikan kesiapan seluruh pihak dalam mengoptimalkan fungsi PLBN tersebut.
“PLBN ini sudah berdiri, tapi belum optimal pemanfaatannya. Karena itu, kegiatan ini menjadi momen penting untuk membahas kesiapan dan kolaborasi lintas instansi agar PLBN bisa berfungsi maksimal,” ujar Jakaria.
Ia mengapresiasi keterlibatan berbagai pihak dari pemerintah pusat, termasuk BNPP, Bea Cukai Tarakan, dan instansi teknis lainnya, yang memberikan dukungan melalui sosialisasi dan koordinasi teknis.
Jakaria menjelaskan, dari sisi Indonesia, kesiapan infrastruktur dan fasilitas di PLBN Long Nawang sudah cukup matang, sementara dari pihak Malaysia masih dalam tahap persiapan.
Oleh sebab itu, menurutnya, komunikasi dan koordinasi lintas negara menjadi hal penting agar keberadaan PLBN dapat berfungsi secara optimal dan memberi dampak langsung bagi masyarakat di kawasan perbatasan.
“Harapan kita, dengan berfungsinya PLBN ini, masyarakat di wilayah perbatasan bisa lebih terbantu secara ekonomi dan sosial-budaya. Karena kesenjangan antara masyarakat di perbatasan Indonesia dan Malaysia masih cukup tinggi,” ungkapnya.
Sementara itu, Asisten Deputi Potensi Kawasan Perbatasan BNPP, Brigjen TNI Topri Daeng Balaw, S.I.P., menjelaskan bahwa kegiatan IPKP menjadi instrumen penting dalam mengukur efektivitas pembangunan kawasan perbatasan serta menilai kinerja pemerintah daerah dalam mendorong pertumbuhan kawasan strategis nasional.
Menurutnya, pengukuran IPKP didasarkan pada tiga variabel utama fungsi lintas batas, transportasi, dan pertumbuhan ekonomi.
“Kita ingin mengetahui apa saja isu strategis dan permasalahan yang dihadapi daerah dalam pengembangan kawasan perbatasan. Hasil diskusi dan forum grup nanti akan kita rumuskan menjadi rekomendasi untuk kementerian teknis terkait,” jelasnya.
Brigjen Topri juga mengungkapkan bahwa salah satu tantangan utama yang masih dihadapi Kabupaten Malinau, khususnya di wilayah perbatasan Apau Kayan, adalah keterbatasan infrastruktur dan konektivitas antarwilayah.
“Konektivitas antara wilayah perbatasan dengan pusat kota masih terbatas. Kondisi ini berdampak pada logistik dan pembangunan ekonomi masyarakat,” terangnya.
Ia berharap hasil dari kegiatan IPKP di Malinau dapat menjadi acuan strategis bagi pemerintah pusat dalam menetapkan prioritas pembangunan di wilayah perbatasan, khususnya di Long Nawang dan sekitarnya.
Dengan pengelolaan yang terarah, kawasan ini diharapkan tidak hanya menjadi beranda depan negara, tetapi juga pusat pertumbuhan ekonomi baru di utara Kalimantan.
“Kawasan perbatasan seperti Long Nawang bukan hanya soal garis batas, tapi tentang martabat dan kemandirian bangsa. Kita ingin perbatasan tumbuh, maju, dan sejajar dengan wilayah lainnya di Indonesia,” pungkas Brigjen Topri.(Ag).
