KANALPUBLIK.COM, MALINAU – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malinau memperkuat langkah percepatan penanganan stunting dengan menjalankan pilot project pencegahan dan penanganan stunting secara terarah dan berbasis data. Sebanyak 118 anak stunting menjadi sasaran awal dalam program tersebut.
Upaya itu dibahas dalam Rapat Koordinasi Lintas Sektoral dan Sosialisasi Pilot Project Pencegahan dan Penanganan Stunting Kabupaten Malinau Tahun 2026 yang digelar di Ruang Tebengan Kantor Bupati Malinau, Kamis (27/8/2026). Kegiatan dibuka secara resmi oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Malinau, Dr. Ernes Silvanus, S.Pi., M.M., M.H.
Dalam arahannya, Ernes menegaskan penanganan stunting tidak boleh berhenti pada kegiatan rapat dan penyusunan program, tetapi harus dilanjutkan dengan intervensi nyata di lapangan.
“Yang paling penting bukan hanya rapat. Setelah rapat harus ada kerja nyata di lapangan,” tegas Ernes.
Ia menjelaskan, 118 anak yang menjadi sasaran akan dipetakan secara lebih rinci. Masing-masing desa diminta memaparkan data by name by address, termasuk kondisi anak, keluarga, serta orang tua.
Data tersebut selanjutnya akan dianalisis untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang berpotensi menyebabkan stunting. Analisis mencakup pola pengasuhan, pemenuhan kebutuhan gizi sejak masa kehamilan, proses persalinan, hingga pemberian air susu ibu (ASI).
Menurut Ernes, pemetaan tersebut penting agar intervensi yang diberikan tidak bersifat umum, melainkan disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing anak.
Melalui pilot project tersebut, pemerintah daerah akan memberikan pendampingan dan penanganan secara lebih terarah, mulai dari ibu hamil, bayi usia 0–11 bulan, hingga anak yang membutuhkan penanganan lanjutan.
Selain faktor lingkungan dan pola asuh, kondisi anak juga akan dipetakan berdasarkan faktor penyebab lainnya, termasuk faktor keturunan maupun kondisi fisik keluarga. Hasil pemetaan dan evaluasi nantinya menjadi bahan untuk menentukan pola intervensi yang paling efektif.
Ernes menilai jumlah sasaran yang relatif terbatas menjadi peluang bagi Pemkab Malinau untuk melakukan penanganan secara lebih fokus sekaligus mengukur tingkat keberhasilannya.
“Kalau ini berhasil, pola penanganannya bisa kita kembangkan dan diterapkan di wilayah lain,” ujarnya.
Ia berharap koordinasi lintas sektor dapat berjalan secara konsisten sehingga setiap pihak tidak hanya berperan dalam tahap perencanaan, tetapi turut memastikan program benar-benar memberikan dampak terhadap penurunan angka stunting di Kabupaten Malinau.
Dengan pendekatan berbasis data dan pendampingan langsung, Pemkab Malinau menargetkan pilot project tersebut dapat menghasilkan model penanganan stunting yang efektif, terukur, dan dapat dikembangkan secara lebih luas.
