KANALPUBLIK.COM, MALINAU – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malinau kebut pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD-P) Tahun Anggaran 2026.
Setelah mendapat persetujuan dari tiga fraksi gabungan DPRD Malinau untuk dilanjutkan ke tahap pembahasan berikutnya, Pemkab Malinau kini menyiapkan jawaban atas berbagai masukan, saran dan catatan yang disampaikan fraksi dalam Rapat Paripurna Ke-3 Masa Sidang III, Senin (9/26).
Wakil Bupati Malinau Jakaria mengatakan, pemerintah daerah mengapresiasi persetujuan seluruh fraksi terhadap Raperda APBD-P 2026 untuk dibahas lebih lanjut.
Menurutnya, jawaban pemerintah atas pandangan fraksi akan segera disusun agar seluruh proses pembahasan hingga penetapan APBD Perubahan dapat berjalan sesuai target.
“Kita dalam kesempatan pertama insyaallah akan segera memberi jawaban tentang tanggapan fraksi-fraksi karena APBD perubahan ini harus segera kita tetapkan karena sudah memasuki triwulan ketiga. Karena di triwulan berikutnya ini harus menjalankan APBD perubahan kita,” ujar Jakaria.
Ia menargetkan penyusunan jawaban atas seluruh tanggapan fraksi dapat dirampungkan dalam waktu sekitar satu pekan.
“Jadi semua tanggapan tadi dari fraksi-fraksi ini menyetujui untuk hal ini dibahas selanjutnya, yang mudah-mudahan minggu depan sudah clear, sudah ada jawaban pemerintah tentang tanggapan fraksi,” katanya.
Jakaria menegaskan, percepatan pembahasan diperlukan agar program dan kegiatan yang masuk dalam APBD-P 2026 dapat segera dilaksanakan pada triwulan berikutnya.
Selain mengejar ketepatan waktu penetapan, pemerintah daerah juga mencermati sejumlah catatan fraksi terkait keberlanjutan program prioritas serta perlindungan alokasi anggaran untuk pelayanan dasar.
Menurut Jakaria, perhatian DPRD terhadap sektor pelayanan dasar, khususnya kesehatan dan pendidikan, sejalan dengan arah pembangunan yang telah ditetapkan pemerintah daerah melalui RPJMD.
“Ada beberapa saran untuk melanjutkan program-program wajib yang harus pemerintah tekankan dalam rangka mendukung perkembangan masyarakat seperti kesehatan dan pendidikan. Ini bagus karena ini bagian dari visi-misi kita juga untuk mencapai visi-misi melalui RPJMD kita,” ucapnya.
Dengan masuknya tahapan penyusunan jawaban pemerintah, pembahasan APBD-P 2026 selanjutnya akan diarahkan untuk menindaklanjuti seluruh masukan fraksi sebelum memasuki tahapan pembahasan dan penetapan berikutnya.
Pemkab Malinau berharap seluruh rangkaian pembahasan dapat berjalan sesuai jadwal, sehingga APBD Perubahan 2026 dapat segera menjadi dasar pelaksanaan program pembangunan pada sisa tahun anggaran.
(Rahmawati/*)
