TANJUNG REDEB, Cokoliat.com – Pemerintah Kabupaten Berau melalui Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah melaksanakan Rapat Evaluasi, untuk mempercepat realisasi fisik dan keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2024 hingga triwulan ketiga di Ruang Rapat Sangalaki, Senin (28/10/2024) pagi.
Rapat yang dipimpin Pjs Bupati Berau Sufian Agus ini dipandu secara langsung Plt Administrasi Pembangunan Setda Berau Mustakim Suharjana. Didampingi Kepala Bagian Administrasi Penbangunan dan Staf Ahli Bidang Pembangunan. Turut hadir juga seluruh Kepala OPD, Kepala Bagian dan Camat
.Pjs Bupati Berau, Sufian Agus mengatakan melalui rapat yang dilaksanakan diharapkan bisa memacu dan menjadi evaluasi, bagaimana realisasi fisik dan keuangan dalam kegiatan Kabupaten Berau per 31 Agustus 2024.
“Apa saja yang menjadi hambatan serta kendala dalam pelaksanaan kegiatan di masing-masing perangkat daerah. Terutama dalam percepatan pelaksanaan APBD murni dan APBD Perubahan, sehingga bisa diantisipasi dengan segera,” ujarnya.
Lebih lanjut Sufian Agus juga menjelaskan capaian kinerja dari seluruh Kepala OPD, Kepala Bagian dan Camat Se-Kabupaten Berau sampai pada periode Per 31 Agustus 2024. Anggaran Pemerintah Kabupaten Berau dengan 47 OPD memiliki APBD Rp5,8 triliun, kemudian mendapatkan tambahan di APBD Perubahan senilai Rp1,9 triliun, sehingga total mencapai Rp7 triliun.
“Memasuki triwulan ke IV belum selesai dengan apa yang diharapkan. Dari hal ini sudah dilihat, capaian kinerja tersebut realisasi fisik tercapai 51,16 persen dan keuangan sebesar Rp2,5 triliun atau sebesar 48,62 persen,” ungkapnya.
Melalui realisasi yang dilakukan, sebagai akselerasi capaian fisik dan keuangan terhadap kegiatan yang dilaksanakan.
:Kami harap capaian fisik kita sudah memenuhi target. Tidak pun 100 persen, akan tetapi seperti yang disampaikan paling tidak bisa mencapai 90 persen,” pesannya.
Dengan capaian ini, apa yang direncanakan melalui APBD Kabupaten Berau Tahun 2024, lanjut Sufian Agus secara keseluruhan bisa dilaksanakan dan dicapai. Dengan tujuan supaya pembangunan bisa dinikmati secara maksimal oleh masyarakat.
“Seluruh Perangkat Daerah yang ada di kabupaten termasuk kecamatan wajib menyampaikan laporan,” tandasnya.
Plt Administrasi Pembangunan Setda Berau, Mustakim Suharjana menambahkan Rakor ini dilaksanakan dengan harapan dapat mengurai permasalahan dan kendala apa saja yang terjadi dalam pengalokasian anggaran.
“Menjadi evaluasi apa yang menjadi kendala dalam pemberian anggaran, dilihat dari APBD murninya apa saja yang telah realisasi atau belum, jangan ditambah dulu agar tidak terjadi SiLPA,” ucapnya. (*)
