Malinau Jadi Tuan Rumah TP2DD Kaltara 2025, Bupati Wempi Dorong Digitalisasi untuk Layanan Publik yang Merata

MALINAU, Cokoliat.com – Pemerintah Kabupaten Malinau menjadi tuan rumah pelaksanaan High Level Meeting Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Semester I se-Kalimantan Utara tahun 2025. Pertemuan yang digelar di kawasan Bukit Timur, Selasa (25/4/2025), mengangkat tema “Digitalisasi Tuntas, Layanan Masyarakat Berkualitas.”

Kegiatan dibuka langsung oleh Bupati Malinau, Wempi W. Mawa, dan dihadiri berbagai pejabat penting dari seluruh wilayah Kalimantan Utara. Hadir di antaranya Asisten Perekonomian, perwakilan Wakil Bupati Tana Tidung melalui Kepala Badan Pendapatan Daerah, para kepala OPD, serta delegasi dari berbagai instansi dan lembaga.

Dalam sambutannya, Bupati Wempi menyampaikan apresiasi atas kehadiran para peserta, khususnya yang untuk pertama kalinya mengunjungi Kabupaten Malinau. Ia menekankan bahwa wilayah Malinau mencakup hampir 53 persen dari total luas Provinsi Kalimantan Utara, namun baru sekitar 8 persen yang dapat diakses dan dikelola secara optimal.

Wilayah kami sangat luas, tapi baru sebagian kecil yang bisa dijangkau akibat terbatasnya akses jalan dan infrastruktur,” ungkap Wempi.

Bacaan Lainnya

Ia juga menyoroti pentingnya digitalisasi sebagai solusi dalam mendekatkan layanan publik ke masyarakat, terlebih di daerah-daerah terpencil dan perbatasan. Menurutnya, transformasi digital akan mendorong pemerataan pelayanan hingga ke pelosok desa.

Digitalisasi ini bukan sekadar soal teknologi, tapi bagaimana masyarakat, dari kota hingga pedalaman, bisa mengakses layanan pemerintah secara adil dan efisien,” tambahnya.

Wempi juga mengungkapkan bahwa saat ini Pemerintah Kabupaten Malinau tengah mempercepat pembangunan infrastruktur strategis, termasuk pembangunan terowongan sepanjang 500 meter yang akan membuka akses menuju kawasan perbatasan negara.

Ia turut menyampaikan bahwa Malinau memiliki potensi energi dan investasi yang sangat besar, namun belum tergarap maksimal. Karena itu, kolaborasi lintas daerah dan lembaga menjadi kunci dalam mempercepat transformasi digital dan pembangunan yang berkeadilan.

Pertemuan TP2DD ini sekaligus menjadi wadah berbagi informasi dan strategi antar-daerah dalam menjawab tantangan digitalisasi di wilayah perbatasan, serta memperkuat sinergi dalam mewujudkan pelayanan publik yang modern dan inklusif. (*)

Pos terkait