COKOLIAT.COM, TANJUNG SELOR – Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) mencatatkan capaian membanggakan di tingkat nasional.
Daerah termuda di Indonesia ini berhasil masuk dalam empat besar provinsi yang memenuhi kriteria pengukuran Indeks Harmoni Indonesia (IHAI) Tahun 2025, bersanding dengan Daerah Istimewa Yogyakarta, Bali, dan DKI Jakarta.
Capaian ini disampaikan oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kaltara, Jonilius, S.STP., dalam kegiatan Sosialisasi IHAI 2025 di Ballroom Hotel Luminor, Kamis (6/11).
Ia mewakili Gubernur Kaltara, Dr. H. Zainal Arifin Paliwang, S.H., M.Hum., dalam acara yang dihadiri unsur pemerintah, akademisi, dan perwakilan masyarakat.
“Kaltara menjadi salah satu dari empat provinsi yang berhasil memenuhi seluruh kriteria pengukuran IHAI tahun 2025. Ini menunjukkan bahwa nilai-nilai harmoni sosial, budaya, ekonomi, dan keberagamaan di masyarakat masih sangat kuat,” ujar Jonilius.
IHAI sendiri merupakan instrumen nasional untuk mengukur tingkat harmoni masyarakat di seluruh Indonesia. Tahun ini, pengukuran dilakukan di 353 kabupaten/kota dari 24 provinsi, dengan metode survei daring (e-survei) pada 3–24 Maret 2025.
Namun, hanya empat provinsi yang mampu memenuhi target minimal 1.250 responden di seluruh kabupaten/kotanya, dan Kaltara termasuk di dalamnya sebuah capaian yang menegaskan kompaknya dukungan pemerintah daerah dan partisipasi masyarakat.
“Keberhasilan ini tidak terlepas dari kerja keras jajaran Kesbangpol kabupaten/kota se-Kaltara serta partisipasi masyarakat sebagai responden. Mereka menjadi bagian penting dalam meneguhkan harmoni sosial di daerah,” lanjutnya.
Dalam paparannya, Jonilius menjelaskan bahwa Indeks Harmoni Indonesia disusun dari empat dimensi utama:
1. Dimensi ekonomi, yang menilai kesejahteraan dan pemerataan pembangunan;
2. Dimensi sosial, yang mengukur kualitas interaksi dan toleransi antarwarga;
3. Dimensi budaya, yang mencerminkan kemampuan masyarakat menjaga keragaman lokal secara damai; dan
4. Dimensi keberagamaan, yang memastikan kebebasan beragama serta penguatan nilai-nilai spiritual dalam kehidupan sehari-hari.
Jonilius menilai, keempat dimensi itu sangat relevan bagi arah pembangunan Kaltara yang dikenal plural dan berbasis multikultural.
Ia menyebut, hasil IHAI menjadi alat penting untuk memantau dinamika sosial dan menguatkan kebijakan pembangunan berkeadilan, sejalan dengan visi pemerintah pusat dalam mendorong stabilitas dan kesejahteraan nasional.
“Harmoni bukan hanya tentang perbedaan yang diterima, tetapi bagaimana perbedaan itu menjadi energi sosial untuk membangun bersama. Kaltara punya potensi luar biasa karena masyarakatnya menjadikan keberagaman sebagai kekuatan, bukan ancaman,” tegasnya.
Mengakhiri sambutannya, Jonilius mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus memperkuat sinergi dan partisipasi aktif dalam menjaga kedamaian daerah.
“Mari kita jaga dan rawat bersama harmoni yang sudah terbangun. Dengan kebersamaan, Kaltara akan terus menjadi daerah yang damai, toleran, dan berkeadaban,” pungkasnya.(dkisp).
