COKOLIAT.COM, MALINAU – Pemerintah Kabupaten Malinau melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) menargetkan pengurangan dan pengelolaan sampah hingga 50 persen pada tahun 2025. Hal ini disampaikan langsung oleh Kepala DLH Malinau, Jhon Felix, dalam wawancaranya bersama media, sebagai bagian dari upaya daerah menghadapi tantangan krisis iklim dan pencemaran lingkungan.
“Pemerintah mencanangkan bagaimana pengelolaan sampah ini bisa mencapai minimal 50 persen pada 2025. Kita di Malinau sudah mulai melakukan berbagai langkah terobosan untuk mendukung target ini,” ujar Jhon Felix.
Salah satu strategi yang saat ini dijalankan adalah penguatan peran masyarakat melalui pemanfaatan bak sampah aktif serta pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Reduce-Reuse-Recycle (TPS 3R) di setiap kecamatan. Jhon mengungkapkan bahwa saat ini bak sampah di wilayah Malinau Hilir merupakan yang paling aktif digunakan. Pemerintah juga terus mendorong penyediaan dan optimalisasi bak sampah di wilayah lainnya.
“Dengan hadirnya TPS 3R di tiap kecamatan, kita bisa mengelola sampah dari hulu dan sekaligus menekan biaya operasional, seperti bahan bakar dan angkutan sampah, yang selama ini cukup besar,” jelasnya.
Ia menekankan bahwa edukasi kepada masyarakat mengenai pemilahan sampah dari rumah merupakan kunci utama. Dengan pemilahan sejak dari sumber, proses daur ulang akan lebih efektif dan efisien.
“Kita berharap rumah tangga sudah mulai memilah sampah dari rumah. Ini sangat membantu pelaku usaha daur ulang, terutama untuk sampah plastik yang sebenarnya masih memiliki nilai ekonomi,” tambahnya.
DLH juga berkomitmen meningkatkan kegiatan komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE), baik di sekolah-sekolah maupun di komunitas masyarakat. Menurutnya, kesadaran kolektif masyarakat menjadi fondasi penting dalam menjaga kelestarian lingkungan dan mengurangi dampak krisis iklim.
“Kalau kita bicara krisis iklim, sampah itu erat kaitannya dengan dua dari tiga krisis planet, yakni pencemaran dan perubahan iklim. Sampah, terutama plastik, bisa mencemari sungai dan mengganggu keanekaragaman hayati,” ungkap Jhon.
Saat ini, produksi sampah di Kabupaten Malinau diperkirakan mencapai hingga 30 ton per hari, meskipun pada hari-hari tertentu jumlahnya bisa lebih rendah. Meski volumenya belum sebesar di daerah lain, Pemkab Malinau telah menyiapkan berbagai langkah strategis untuk pengelolaan sampah jangka panjang.
“Kita memang dalam pemantauan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Pusat Pengendalian Lingkungan Hidup Kalimantan. Karena itu, arahan pimpinan jelas: kita harus cari solusi ke depan, bahkan jika perlu dianggarkan melalui anggaran perubahan,” pungkasnya. (dia/wh)
