COKOLIAT.COM, MALINAU –Bupati Malinau, Wempi W. Mawa, memimpin Rapat Intimung bersama Sekretaris Daerah Ernes Silvanus, para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dan Camat Malinau Kota , Selasa (6/25).
Rapat tersebut difokuskan pada strategi lintas sektor untuk menghadapi dampak perubahan iklim dan menekan angka kemiskinan di daerah.
Dalam arahannya, Bupati Wempi menekankan pentingnya sinergi antar-OPD untuk merespons cuaca ekstrem, seperti curah hujan tinggi dan potensi banjir, yang dapat menghambat jalannya program pembangunan.
“Perubahan iklim ini memengaruhi semua program yang kita rencanakan. Karena itu, seluruh OPD harus bersinergi dengan kecamatan. Misalnya soal pertanian, itu juga menyangkut PUPR, Perhubungan, dan Kominfo,” ujarnya.
Menurut Wempi, sektor pertanian tidak bisa berdiri sendiri dan memerlukan dukungan dari OPD lain agar ketahanan pangan dapat terjaga, terutama dalam menghadapi banjir.
“Program pertanian bukan hanya tanggung jawab Dinas Pertanian. Harus ada keterlibatan aktif OPD lain untuk memastikan akses jalan, pemasaran, hingga transportasi berjalan lancar,” jelasnya.
Bupati juga menyoroti perlunya pemahaman menyeluruh mengenai data kemiskinan. Ia menilai bahwa data pusat belum tentu mencerminkan kondisi nyata masyarakat.
“Ada warga kita yang punya rumah dan lahan, tapi belum optimal memanfaatkan potensi. Kita harus edukasi agar mereka bisa mengolah lahan dan kekayaan alam, seperti tanaman herbal di Majaka,” ujarnya.
Lebih lanjut, Wempi mendorong seluruh OPD untuk berpikir kreatif dan adaptif. Ia mencontohkan perlunya merelokasi aktivitas pertanian ke dataran tinggi yang lebih aman dari banjir, serta menata ulang kawasan permukiman.
“Curah hujan semakin tinggi. Kita tidak bisa diam. Kita harus mulai bergerak agar kejadian serupa tidak terus terulang. Kita juga perlu rencana menengah dan jangka panjang,” tegasnya.
Terkait komoditas lokal seperti karet, Wempi meminta dukungan lintas OPD agar petani memiliki akses jalan yang baik, informasi pasar yang memadai, dan transportasi yang terjangkau untuk mengangkut hasil panen.
“Kalau kita produksi karet, maka pastikan infrastrukturnya mendukung. Bahkan, kalau memungkinkan, kita ekspor ke luar daerah. Ini bentuk nyata mendukung ekonomi masyarakat,” tandasnya.
Menutup arahannya, Wempi menegaskan bahwa pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan bukan sekadar program formalitas, tapi harus menjadi komitmen bersama seluruh perangkat daerah.
“Penanganan kemiskinan tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri. Kita butuh edukasi, inovasi, dan terobosan. Ini bukan hanya soal program, tapi soal perubahan nyata untuk masyarakat,” pungkasnya. (dia/wh)
