KANALPUBLIK.COM, TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) mempertegas komitmennya dalam perlindungan dan pengelolaan ekosistem mangrove melalui Kick Off Meeting dan Sosialisasi Pelaksanaan Forest Programme (FP) VI yang digelar di Hotel Luminor, Selasa (30/6).
Kegiatan tersebut dibuka Gubernur Kaltara yang diwakili Asisten Bidang Administrasi Umum, Dr. Taufik Hidayat, S.TP., M.Si. Program ini difokuskan pada upaya perlindungan, konservasi, serta pemulihan ekosistem hutan mangrove secara berkelanjutan, khususnya di Kabupaten Bulungan dan Kabupaten Tana Tidung.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Direktur Rehabilitasi Hutan Direktorat Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan Kementerian Kehutanan RI, Nikolas Nugroho Surjobasuindro, S.Hut., M.T., serta Kepala Dinas Kehutanan Kaltara, Nur Laila, S.Hut., M.Si.
Dalam sambutannya, Taufik menegaskan bahwa keberhasilan pelaksanaan program ini sangat bergantung pada sinergi dan komitmen seluruh pemangku kepentingan.
“Sinergi dan komitmen kuat dari seluruh pihak menjadi landasan penting dalam menjaga kelestarian kawasan hutan mangrove sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir di Kalimantan Utara,” ujarnya.
Ia menjelaskan, Kaltara memiliki posisi strategis dalam pembangunan berkelanjutan karena sebagian besar wilayahnya masih didominasi kawasan hutan. Kondisi tersebut menjadi tanggung jawab bersama untuk menjaga kelestarian sumber daya alam sebagai penyangga kehidupan saat ini maupun generasi mendatang.
Menurutnya, hutan di Kaltara tidak hanya menjadi aset daerah, tetapi juga memiliki nilai penting secara nasional dan global. Selain berfungsi sebagai penyerap karbon, hutan juga berperan dalam menjaga keanekaragaman hayati, mengatur tata air, serta menjadi sumber penghidupan masyarakat di sekitar kawasan.
Namun demikian, sejumlah tantangan masih dihadapi, mulai dari degradasi lahan, dampak perubahan iklim, tekanan terhadap sumber daya alam, hingga kebutuhan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Oleh karena itu, diperlukan pendekatan pembangunan yang mampu menyeimbangkan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan secara berkelanjutan.
Pemprov Kaltara, lanjut Taufik, akan terus memberikan dukungan melalui penguatan kebijakan, peningkatan koordinasi lintas sektor, serta sinergi dengan pemerintah kabupaten dan kota agar pelaksanaan Forest Programme VI dapat berjalan optimal.
“Dengan semangat kolaborasi, inovasi, dan keberlanjutan, saya optimistis kita dapat mewujudkan hutan yang lestari, masyarakat yang mandiri, dan pembangunan yang berkeadilan,” pungkasnya.
