KANALPUBLIK.COM, NUNUKAN – Bupati Nunukan H. Irwan Sabri, S.E., menyampaikan enam usulan strategis kepada Menteri Pertahanan RI Jenderal TNI (Purn.) Sjafrie Sjamsoeddin dalam kunjungan kerja di Satuan Yonif Teritorial Pembangunan (TP) 881/Baratama Dharma, Desa Pembeliangan, Kecamatan Sebuku, Jumat (2/10/2026).
Usulan tersebut mencakup penguatan pertahanan, pembangunan infrastruktur perbatasan, penyelesaian persoalan Outstanding Boundary Problem (OBP), hingga perlindungan pekerja migran Indonesia.
Irwan mengatakan, dukungan pemerintah pusat dibutuhkan untuk mempercepat pembangunan kawasan perbatasan sekaligus memastikan aspek pertahanan dan keamanan berjalan seiring dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Salah satu usulan yang disampaikan yakni pembangunan sarana dan prasarana di kawasan eks OBP B2700–B3100, tepatnya di kawasan Sungai Sinapad-Sungai Sesai, Kecamatan Lumbis Hulu.
Menurutnya, pembangunan infrastruktur di kawasan tersebut penting untuk mendukung pengamanan wilayah sekaligus menunjang aktivitas masyarakat yang bermukim di kawasan perbatasan.
Bupati juga meminta pemerintah pusat membantu penyelesaian sejumlah persoalan perbatasan, termasuk perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan di wilayah eks OBP Sinapad.
Selain itu, terdapat persoalan ganti untung bagi warga terdampak perubahan garis batas negara di Desa Seberang, Kecamatan Sebatik Utara, seluas 4,7 hektare sesuai kesepakatan Indonesia dan Malaysia.
Pemanfaatan lahan seluas 127 hektare di Sebatik Barat yang merupakan bekas wilayah Malaysia juga menjadi salah satu persoalan yang diusulkan untuk segera ditindaklanjuti.
Usulan berikutnya berkaitan dengan percepatan pengoperasian Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Sebatik serta pembukaan jalur keluar-masuk resmi atau exit-entry point Sebatik-Tawau, Malaysia.
Bupati menilai keberadaan akses resmi tersebut penting untuk meningkatkan mobilitas masyarakat, memperlancar aktivitas ekonomi, sekaligus memperkuat pengawasan perlintasan antarnegara.
Persoalan pekerja migran Indonesia juga menjadi perhatian. Pemerintah Kabupaten Nunukan mengusulkan penguatan pengawasan terhadap jalur-jalur tidak resmi, pencegahan keberangkatan ilegal, penanganan deportasi dan pelanggaran izin tinggal (overstay), hingga pemberantasan praktik percaloan dan tindak pidana perdagangan orang (TPPO).
Di sektor infrastruktur, Irwan meminta dukungan pemerintah pusat untuk pembangunan jalan yang menghubungkan Long Semamu, Kabupaten Malinau, dengan Long Midang di Kecamatan Krayan, Nunukan.
Akses tersebut dinilai strategis bagi konektivitas kawasan perbatasan. Selain memperlancar distribusi barang dan pelayanan publik, pembangunan jalan diharapkan membuka akses pasar bagi komoditas unggulan Krayan, seperti beras Adan dan garam gunung.
Dukungan terhadap pembangunan infrastruktur PLBN Long Midang serta peningkatan sarana penerbangan di wilayah Krayan turut masuk dalam usulan yang disampaikan kepada Menteri Pertahanan.
Usulan keenam berkaitan dengan penataan kawasan latihan tempur TNI Angkatan Darat di Kabupaten Nunukan yang direncanakan mencapai sekitar 277.859 hektare.
Bupati menekankan agar rencana tersebut memperhatikan berbagai aspek, mulai dari legalitas lahan, tata ruang, perizinan, status kawasan hutan, hingga hak penguasaan lahan masyarakat dan perusahaan.
Enam usulan tersebut diharapkan menjadi bagian dari penguatan sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam menangani persoalan strategis di kawasan perbatasan.
Irwan berharap dukungan Kementerian Pertahanan tidak hanya memperkuat pertahanan dan keamanan negara, tetapi juga mendorong percepatan pembangunan serta memberikan kepastian terhadap berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia.
Dengan posisi Nunukan sebagai salah satu wilayah terdepan Indonesia yang berbatasan langsung dengan Malaysia, pembangunan infrastruktur, pengelolaan perbatasan, dan penguatan pengawasan dinilai menjadi bagian penting dalam menjaga kedaulatan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Reporter : rw
