KANALPUBLIK.COM, TARAKAN — Angka stunting di Kota Tarakan meningkat pada tahun 2025. Berdasarkan data pencatatan lapangan hingga Oktober 2025, prevalensi stunting naik dari 3,8 persen pada 2024 menjadi 4,4 persen pada 2025.
Kepala Bidang Kesehatan MasyarakatG Dinas Kesehatan Kota Tarakan, Paulina Bura, menjelaskan bahwa peningkatan ini terpantau melalui sistem Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (e-PPGBM) menggunakan aplikasi Sigizi Kesga.
“Kalau untuk data real di lapangan, kita menggunakan e-PPGBM. Tahun 2024 itu posisinya 3,8 persen, sedangkan tahun 2025 yang kita publikasikan kemarin itu 4,4 persen. Jadi memang ada kenaikan stunting sampai bulan Oktober 2025,” ujar Paulina.
Sementara itu, untuk data pembanding nasional, Dinkes Tarakan masih mengacu pada Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2024, yang mencatat angka stunting Tarakan berada di 12,6 persen. Survei SSGI tahun 2025 tidak dilaksanakan.
“Katanya survei akan dilakukan dua tahun sekali, tapi kita belum tahu pasti,” jelasnya.
Berdasarkan analisis faktor determinan, penyebab terbesar stunting di Tarakan justru berasal dari faktor sensitif, yakni faktor di luar sektor kesehatan. Menurut Paulina, kebiasaan merokok menjadi faktor dominan.
“Kalau lingkungan ada yang merokok, anak otomatis terpapar. Kekebalan tubuhnya menurun, anak cepat sakit, nafsu makan berkurang, dan berat badannya bisa turun. Itu rantai penyebabnya,” jelasnya.
Selain itu, masalah sanitasi, terutama kepemilikan jamban sehat, juga menjadi penyumbang utama stunting. Di beberapa wilayah pesisir seperti Amal, Sulumit Pantai, dan Juata Laut, masih ada rumah tangga yang tidak memiliki septic tank.
Faktor lain yang turut berkontribusi adalah rendahnya pendidikan ibu dan pernikahan dini, terutama di wilayah pesisir. Banyak ibu yang baru tamat SMP sudah menikah, sehingga kesiapan pengasuhan dan gizi belum optimal.
Paulina menyebut bahwa peningkatan stunting banyak ditemukan di kawasan pesisir, termasuk Tarakan Timur, Amal, Sulumit Pantai, Karang Anyar Pantai, dan Juata.
“Mayoritas memang daerah pesisir,” ujarnya.
Dinas Kesehatan menekankan pentingnya penguatan koordinasi lintas sektor dalam upaya percepatan penurunan stunting. Intervensi dari sektor kesehatan hanya berkontribusi sekitar 30 persen, sementara faktor sensitif—seperti pengendalian rokok, perbaikan sanitasi, dan pencegahan pernikahan dini—memerlukan peran aktif pendidikan dan keagamaan.
Dinkes Tarakan juga menjalankan program Pemberian Makanan Tambahan (PMT) bagi balita gizi kurang, balita berat badan tidak naik, serta ibu hamil dengan Kekurangan Energi Kronis (KEK). PMT diberikan setiap hari, termasuk hari Minggu, dalam bentuk kudapan atau makanan selingan padat gizi.
Namun, tantangan utama masih terletak pada rendahnya kunjungan posyandu.
“Kalau kunjungan posyandu bisa 100 persen, stunting bisa dicegah sejak awal. Tapi banyak yang tidak pernah datang, tahu-tahu sudah stunting, dan itu sulit disembuhkan,” kata Paulina.
Meskipun fasilitas posyandu dan puskesmas telah dilengkapi alat antropometri standar dan USG, rendahnya partisipasi masyarakat masih menjadi hambatan.
“Posyandu itu bukan milik kesehatan, kita hanya pelaksana teknis. Perlu dukungan lintas sektor dan kesadaran masyarakat sendiri,” pungkas Paulina. (*)
