COKOLIAT.COM, BULUNGAN – Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kalimantan Utara (Kaltara) terus berupaya memperluas jangkauan pelayanan administrasi kependudukan hingga ke wilayah pedalaman dan perbatasan.
Komitmen itu ditegaskan oleh Kepala Disdukcapil Kaltara, Drs. H. Sanusi, M.Si, saat membuka Rapat Koordinasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil se-Kaltara Tahun 2025 yang digelar di Tanah Kuning, Kabupaten Bulungan, Kamis (6/11/2025).
Kegiatan ini menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-13 Provinsi Kaltara, sekaligus momentum untuk melakukan pelayanan jemput bola di dua desa yang selama ini belum terlayani secara optimal Desa Binai dan Desa Tanah Kuning.
“Kegiatan ini sekaligus untuk memperingati HUT Kaltara. Tapi lebih dari itu, ini bentuk nyata komitmen kita mendekatkan layanan ke masyarakat di wilayah yang jauh dari pusat pelayanan,” kata Sanusi.
Dengan tema “Optimalisasi Pelayanan Terpadu Menuju Dukcapil Prima”, Sanusi menegaskan bahwa Disdukcapil memiliki peran fundamental dalam sistem pelayanan publik.
Ia menyebut, dokumen kependudukan seperti KTP, KK, dan akta bukan sekadar kebutuhan administratif, melainkan dasar dari seluruh layanan publik lainnya, mulai dari pendidikan, kesehatan, hingga bantuan sosial.
“Disdukcapil sebenarnya bukan pelayanan dasar, tetapi dasar dari segala pelayanan. Tanpa dokumen kependudukan, seseorang tidak bisa mendapatkan hak dasarnya sebagai warga negara,” tegasnya.
Sanusi menyoroti masih adanya warga di daerah terpencil yang belum memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) atau belum dibuatkan Akta Kematian, sehingga tercatat masih hidup di sistem kependudukan.
Kondisi ini menunjukkan perlunya pendekatan proaktif agar data kependudukan benar-benar akurat dan inklusif.
Ia pun mendorong seluruh aparatur Disdukcapil se-Kaltara untuk bekerja dengan hati, meski harus menghadapi tantangan berat di lapangan.
“Untuk melayani warga di pedalaman, kadang kami harus naik giram, bermalam di tengah hutan, bahkan menembus cuaca ekstrem. Tapi di situlah nilai pengabdian itu,” ujarnya.
Selain kepala Disdukcapil dari seluruh kabupaten/kota di Kaltara, kegiatan ini juga dihadiri Tim Kerja Direktorat Dukcapil Kementerian Dalam Negeri, Ahmad Ridwan, S.E., M.Si, serta perwakilan berbagai organisasi perangkat daerah (OPD).
Sanusi menegaskan bahwa tantangan dalam pelayanan kependudukan bukan hanya soal jarak dan infrastruktur, tetapi juga persepsi masyarakat terhadap pentingnya pencatatan sipil.
Karena itu, pemerintah terus mengedukasi masyarakat agar sadar pentingnya memiliki identitas hukum yang sah.
“Kami ingin semua warga tercatat, semua peristiwa penting dilaporkan. Itu bukan hanya urusan administrasi, tapi bagian dari perlindungan negara kepada warganya,” tutup Sanusi.(dkisp).
