COKOLIAT.COM, TARAKAN – Pelabuhan Tengkayu I kembali menjadi sorotan tajam DPRD Kalimantan Utara. Fasilitas yang disebut telah menyedot investasi ratusan miliar rupiah itu dinilai masih jauh dari standar layanan publik yang layak. Temuan tersebut disampaikan setelah kunjungan lapangan gabungan komisi DPRD pada Kamis (13/11/2025).
Alih-alih menjadi gerbang maritim yang tertib dan nyaman, kondisi pelabuhan justru memunculkan berbagai catatan negatif. Kebersihan buruk, toilet yang kotor, area parkir kumuh, hingga PKL yang tidak tertata menjadi perhatian utama legislatif.
Wakil Ketua II DPRD Kaltara, Muddain, menilai kondisi pelabuhan sangat kontras dengan besarnya anggaran yang sudah dikucurkan pemerintah.
“Investasi yang sudah dilakukan nilainya tidak kecil, mungkin mencapai Rp200 sampai Rp300 miliar. Tapi yang dirasakan masyarakat hanyalah hal-hal sederhana seperti kebersihan yang buruk, penataan semrawut, dan pelayanan yang tidak nyaman,” kata Muddain.
Ia menyebut temuan paling mencolok adalah aspek kebersihan. Toilet umum disebut dalam kondisi jorok, sementara jalur penumpang masih dipenuhi sampah serta tidak tertata sebagaimana mestinya.
“WC-nya sangat jorok. Dari zona depan sampai ke area dalam pelabuhan semuanya terlihat kumuh. Ini tidak sebanding dengan besarnya investasi pemerintah di sana,” tegasnya.
Dewan juga menyoroti penataan PKL yang dinilai tidak memiliki sistem zonasi yang jelas. Aktivitas pedagang yang berpindah-pindah dianggap membuat arus penumpang tidak nyaman.
Kadang pedagang berada di koridor tengah, kadang di jalur penumpang datang dan pergi. Menurut DPRD, situasi tersebut menunjukkan lemahnya pengawasan dan tata kelola oleh pihak pengelola pelabuhan.
“Begitu penumpang tiba, mereka langsung disambut suasana yang tidak tertata. Ada buruh, tukang ojek, pedagang semua bercampur di satu area,” sambung Muddain.
DPRD meminta Dinas Perhubungan dan UPTD Pelabuhan Tengkayu I melakukan pembenahan serius. Mulai dari menata ulang lokasi PKL, memperbaiki fasilitas dasar, hingga memastikan petugas kebersihan dan pelayanan bekerja sesuai tugasnya.
“Pelabuhan kita harus mencerminkan pelayanan publik yang modern dan nyaman. Kebersihan harus dijaga, fasilitas umum harus diperhatikan, dan pegawai harus disiplin,” ujarnya.
Ia menegaskan, pelayanan publik tidak boleh hanya bergantung pada anggaran. Semangat, kedisiplinan, dan kesungguhan petugas justru menjadi faktor utama peningkatan layanan.
“Kalau ukuran kinerja selalu dikaitkan dengan uang, maka pelayanan tidak akan pernah meningkat,” tegasnya lagi.
Hasil kunjungan tersebut akan dibawa ke rapat gabungan selanjutnya bersama pemerintah provinsi. DPRD memastikan evaluasi lanjutan akan terus dilakukan hingga ada perubahan nyata.
“Kami akan mendorong agar Pelabuhan Tengkayu I ditata lebih baik. Ini wajah Kaltara di mata pendatang, dan harusnya bisa jadi contoh pelayanan publik yang bersih dan tertib,” tutup Muddain.(*)
