COKOLIAT.COM, MALINAU – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malinau menegaskan arah baru pembangunan daerah yang tidak lagi bertumpu pada sumber daya alam, melainkan pada kemandirian ekonomi masyarakat desa, Minggu (2/11/2025).
Komitmen ini diwujudkan melalui berbagai program strategis yang berfokus pada ketahanan pangan, kesejahteraan sosial, dan penguatan ekonomi inklusif.
Bupati Malinau, Wempi W. Mawa, S.E., M.H., menegaskan bahwa pembangunan daerah harus menyentuh seluruh lapisan masyarakat tidak hanya tumbuh, tetapi juga merata dan berkeadilan.
“Tujuan utama pembangunan kita adalah menciptakan kesejahteraan yang merata. Masyarakat tidak hanya menjadi penonton, tetapi juga pelaku utama dalam proses pembangunan daerah,” ujar Bupati Wempi, pada Minggu (2/11).
Pemerintah daerah kini mendorong transformasi ekonomi berbasis masyarakat desa, salah satunya dengan memperkuat ketahanan pangan lokal.
Melalui optimalisasi 1.535 hektare lahan sawah dan pencetakan 750 hektare sawah baru, Malinau menargetkan kemandirian pangan yang berkelanjutan dan tidak bergantung pada pasokan luar daerah.
Untuk mempercepat hilirisasi sektor pertanian, Pemkab membentuk Brigade Pangan di tujuh kecamatan serta Satgas Pertanian Sehat (PESAT) yang melibatkan 380 petani lokal.
Program ini menciptakan lapangan kerja baru dan menghidupkan semangat gotong royong di sektor pertanian.
“Kami ingin setiap keluarga di Malinau mampu memproduksi bahan pangan sendiri. Dari sinilah kemandirian ekonomi mulai tumbuh,” tegas Wempi.
Selain pertanian, arah pembangunan Malinau juga berfokus pada ekonomi inklusif dan perlindungan sosial.
Pemkab memberikan pembebasan BPHTB bagi warga miskin, bantuan rumah layak huni, serta dukungan pendidikan melalui program Wajib Belajar Malinau Maju dan Desa Sarjana Unggul.
Di bidang kesehatan, capaian 100 persen kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) menjadi tonggak penting. Layanan pemeriksaan kesehatan gratis kini menjangkau hampir dua ribu warga, dan dua Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) telah berdiri di Malinau Kota dan Mentarang sebagai bagian dari program makanan bergizi gratis bagi ibu hamil, balita, dan pelajar.
Langkah-langkah ini diimbangi dengan penguatan stabilitas ekonomi daerah. Melalui Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID), Pemkab aktif menjaga harga bahan pokok, melakukan operasi pasar murah, dan memberikan subsidi ongkos angkut ke wilayah perbatasan serta pedalaman.
Tidak kalah penting, sektor koperasi dan UMKM kini menjadi motor ekonomi desa. Hingga akhir 2025, tercatat 108 Koperasi Merah Putih terbentuk di seluruh desa, dan enam di antaranya telah beroperasi penuh.
“Kami ingin ekonomi Malinau tidak hanya bertumpu pada sumber daya alam, tetapi juga pada kekuatan masyarakatnya sendiri. Kemandirian ekonomi harus dimulai dari desa,” jelas Wempi.
Dengan arah pembangunan berbasis potensi lokal ini, Pemkab Malinau menargetkan penurunan kemiskinan ekstrem dan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) secara signifikan dalam beberapa tahun ke depan.
“Semua program ini bukan seremonial, tapi investasi sosial jangka panjang. Tujuannya jelas: Malinau yang mandiri, produktif, dan masyarakatnya hidup sejahtera,” pungkasnya.(Ag).
