TANA TIDUNG – Sejak diresmikan menjadi Daerah Otonom Baru pada 10 Agustus 2007 silam, kini usai Kabupaten Tana Tidung genap 13 tahun. Sejak saat itu, pembangunan di Tana Tidung terus dilakukan pemerintah daerah (Pemda).
Selain terus mengebut pembanguan yang ada, diusai ke 13 tahun ini, Tana Tidung terus berupaya meraih cita-cita dalam memperjuangkan keadilan dan kesejahteraan, untuk masyarakat Tana Tidung itu sendiri.
Secara umum, pembentukan Tana Tidung telah mengubah wajah daerah, terutama dari sisi infrastruktur. Berbagai pembangunan yang dilakukan, tentu perlu diapresiasi, didukung dan diawasi, sesuai tugas pokok, fungsi dan profesi masing-masing.
Sebagai Ketua DPRD Tana Tidung, Ibrahim Ali mengatakan, diusia 13 tahun ini, Pemda Tana Tidung harus berkomitmen terhadap visi misi, termaksud dapat melihat dan memahami masalah yang ada saat ini. Sehingga, kedepannya progam pemda ini tidak sekedarnya saja.
“Semua harus tertata dan diperhitungkan secara tepat, sehingga pembanguan yang ada bisa dinikmati masyarakat,” ujar Ibrahim usai menggelar Rapat Paripurna Istimewa HUT Tana Tidung ke 13, Senin (10/8).
Tidak hanya itu, lanjut Ibrahim, dari birokrasi pemerintahan daerah juga harus profesional dan dapat menjunjung prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, khususnya dalam melaksanakan tugas pelayanan publik.
“Diusia yang sudah lebih satu dasawarsa ini, pemda harus bisa mengambil kebijakan, agar dapat mengatasi msalah kesenjangan infrastruktur dan perekonomian, serta memahami dan meletakkan prioritas pembangunan,” terangnya.
Ibrahim menuturkan, apabila semua pihak menjaga martabatnya sesuai profesi dan pekerjaan yang dianut, maka progam pembangunan yang ada pasti mewujudkan kesejahteraan, baik secara lahir maupun batin.
“Karena, sejahtera ekonomi harus disertai kesejahteraan spiritual, yang artinya nilai budaya dan agam harus menjadi landasan dalam kehidupan apapun,” tegas Ibrahim.
Semakin bertambahnya usia Tana Tidung, Ibrahim mengungkapkan, kedepannya segala bentuk pembanguan yang ada harus lebih tertata. Dengan begitu, pelayanan publik di Tana Tidung bisa lebih mudah terjangkau dan berkeadilan.
“Yang utama, harus berdasarkan nilai kearifan lokal, yang menjunjung tinggi nilai toleransi dan keberagaman,” sebut Ibrahim.
Pada ahirnya, menambahkan, semua kebijakan, proses pembangunan dan bahkan investasi tetap harus disandarkan pada nilai-nilai kemanusiaan. Tak boleh ada dikriminasi dan perlakuan yang tidak adil, atas semua warga negara.
“Pemerintahan dan kebijakan publik yang menyertainya harus membuka ruang dialog dan partisipasi semua pihak, sehingga terwujud rasa keadilan bagi seluruh masyarakat,” bebernya.
Bagi Ibrahim, visi membangun daerah bukan sekedar soal kepatuhan pada aturan, tapi harus dilandaskan pada nilai-nilai dan etika sebagai manusia, serta sebagai bagian dari masyarakat sosial, tentunya dalam koridor ajaran agama, sesuai konteksnya masing-masing.
“Kan, saya juga maju ini pada pilbup Tana Tidung, makannya visi yang saya angkat nantinya Tana Tidung BERSIH (Bermartabat, Sejahtera, tertata Indah dan Humanis),” tutupnya. (ck2)
