KANALPUBLIK.COM, NUNUKAN | KALIMANTAN UTARA — Bupati Nunukan H. Irwan Sabri secara resmi membuka kegiatan Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD Kabupaten Nunukan Tahun 2027, yang digelar di Ruang Pertemuan Lantai V Kantor Bupati Nunukan.
Kegiatan ini turut dihadiri Wakil Bupati Nunukan Hermanus, Ketua DPRD Kabupaten Nunukan Hj. Leppa, anggota DPRD, para kepala OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan, camat se-Kabupaten Nunukan, serta pimpinan instansi vertikal.
Forum Konsultasi Publik ini bertujuan sebagai wadah diskusi dan urun rembuk antar pemangku kepentingan pembangunan di Kabupaten Nunukan, sekaligus untuk menjaring aspirasi masyarakat terkait prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahun 2027.
Selain itu, forum ini juga menjadi sarana untuk merumuskan masukan dan saran sebagai bahan penyempurnaan Rancangan Awal RKPD Kabupaten Nunukan Tahun 2027, serta menyelaraskan arah kebijakan pembangunan daerah dengan kebutuhan riil masyarakat, khususnya di wilayah perbatasan.
“Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Nunukan Tahun 2027 diarahkan agar selaras dengan visi dan misi daerah, terutama 17 arah baru perubahan yang menjadi program prioritas kepala daerah, serta program strategis nasional (Asta Cita), dan pokok-pokok pikiran DPRD,” ungkap Bupati Irwan dalam sambutannya.
Ia menegaskan, seluruh perencanaan harus mampu mengakomodir kepentingan daerah sekaligus selaras dengan kebijakan pemerintah pusat.
Menurut Irwan, peningkatan kinerja pembangunan membutuhkan kerja sama lintas sektor agar program yang dijalankan pada tahun 2027 lebih fokus dan sinkron antara pemerintah kabupaten, provinsi, hingga nasional.
“Pemerintah daerah harus adaptif terhadap setiap kebijakan yang ditetapkan pemerintah pusat. Hal ini menjadi tantangan bagi seluruh daerah untuk menyusun perencanaan secara maksimal agar benar-benar berdampak pada kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati Irwan juga menyampaikan apresiasi kepada jajaran perangkat daerah atas berbagai capaian prestasi sepanjang tahun 2025.
Beberapa penghargaan yang berhasil diraih Pemerintah Kabupaten Nunukan antara lain peringkat 1 keterbukaan informasi publik se-Kalimantan Utara, predikat A- Indeks Pelayanan Publik 2025 (tertinggi sepanjang sejarah Kabupaten Nunukan), serta Predikat Indeks Reformasi Hukum dari Kementerian Hukum RI dengan nilai 96,10 kategori Istimewa. (Prokompim)
