KANALPUBLIK.COM, MALINAU – Lonjakan penumpang udara jelang libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025–2026 terjadi signifikan di Bandara Malinau. Kondisi ini memicu keluhan masyarakat, terutama warga Krayan dan Long yang kesulitan mendapatkan tiket penerbangan akibat keterbatasan armada dan mahalnya harga tiket.
Direktur Politeknik Malinau, Henri Tetiawadi, menyampaikan bahwa dalam beberapa minggu terakhir terjadi peningkatan permintaan penerbangan yang cukup tajam. Lonjakan tersebut dipicu oleh masyarakat yang memanfaatkan libur panjang untuk pulang kampung maupun berkumpul bersama keluarga.
“Dalam beberapa minggu terakhir memang terjadi lonjakan penumpang di bandara. Masyarakat memanfaatkan libur panjang ini untuk pulang kampung atau bertemu keluarga,” ujar Henri, Rabu (17/12/2025).
Henri menyebut, pembukaan pemesanan tiket untuk satu pekan ke depan langsung diserbu masyarakat. Namun, ketersediaan penerbangan dinilai belum mampu mengakomodasi kebutuhan tersebut, khususnya untuk rute Malinau–Krayan dan Malinau–Long.
“Terjadi lonjakan yang cukup luar biasa. Banyak harapan masyarakat agar ada penambahan penerbangan, terutama dari dan ke Krayan maupun Long,” katanya.
Melihat situasi tersebut, Henri mengaku telah berkoordinasi langsung dengan Kepala Bandara Malinau untuk mencari solusi jangka pendek. Salah satunya dengan mendorong adanya penerbangan tambahan selama masa libur Nataru.
“Hari ini saya menghadap Kepala Bandara untuk berdiskusi mencari solusi. Kami sudah menyampaikan harapan masyarakat, yakni adanya penambahan penerbangan untuk melayani warga yang ingin pulang kampung,” jelasnya.
Dari hasil diskusi tersebut, pihak bandara disebut akan segera berkomunikasi dengan maskapai guna menindaklanjuti permohonan penerbangan tambahan.
“Pihak bandara akan menyampaikan permohonan ini ke maskapai. Harapannya dalam waktu dekat ada solusi konkret berupa penambahan penerbangan,” tambah Henri.
Namun demikian, Henri juga menyoroti persoalan yang lebih mendasar, yakni tidak adanya alokasi anggaran subsidi SOA Krayan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara pada tahun anggaran 2025. Padahal, subsidi tersebut selama ini sangat membantu masyarakat di wilayah perbatasan.
“Ini agenda tahunan, seharusnya mendapat perhatian pemerintah. Sangat kami sayangkan, tahun anggaran 2025 tidak ada alokasi subsidi SOA Krayan dari provinsi,” tegasnya.
Menurut Henri, penghapusan subsidi berdampak langsung pada melonjaknya harga tiket yang kini mencapai sekitar Rp1 juta per sekali terbang, angka yang dinilai memberatkan masyarakat.
“Harga tiket sekarang sekitar satu juta rupiah. Apakah masyarakat mampu? Tentu tidak. Ini kondisi terpaksa karena tidak ada solusi lain,” ujarnya.
Ia menambahkan, subsidi dari APBN juga memiliki keterbatasan sehingga tidak mampu menutup seluruh kebutuhan masyarakat Krayan.
“Subsidi APBN itu terbatas. Karena itu, kami berharap tahun depan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara kembali mengalokasikan anggaran untuk subsidi SOA Malinau–Krayan,” katanya.
Selain itu, Henri juga mendorong Pemerintah Kabupaten Nunukan untuk turut ambil peran, mengingat masyarakat Krayan secara geografis dan pelayanan publik lebih dekat ke Malinau.
“Masyarakat Krayan lebih cenderung ke Malinau, termasuk untuk layanan kesehatan rujukan. Ini harus menjadi perhatian Pemkab Nunukan agar ada kerja sama dengan Pemkab Malinau, baik dalam penambahan rute maupun subsidi penerbangan,” jelasnya.
Di akhir pernyataannya, Henri berharap upaya yang telah dilakukan bersama pihak bandara dapat segera membuahkan hasil, terutama dalam waktu dekat selama masa libur Nataru.
“Semoga ikhtiar kita hari ini terkait penambahan penerbangan bisa segera terealisasi untuk melayani masyarakat,” pungkasnya. (rz)
